Jokowi Bilang Proyek Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Rugi Ini, Siapa yang Bayar?

Kereta Cepat Whoosh
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VoxPop – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan tak ambil pusing soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek kereta cepat Whoosh bukan kerugian, tapi investasi sosial. 

img_title DPR Sebut Lembaga Urusi Perampasan Aset Harus Independen: Biar Enggak Tumpang Tindih

Namun, ia mengingatkan bahwa jika proyek tersebut sudah dinyatakan mengalami kerugian.

"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah, rugi ini siapa yang akan menalangi?" ucap Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Oktober 2025.

img_title Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan

Herman Khaeron sepakat Whoosh dimanfaatkan untuk jangka panjang bagi masyarakat. Kendati demikian, ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian Whoosh.

"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" kata Herman.

img_title Gelar Adat Jokowi Terus Bertambah, Ahmad Ali: Rakyat Mengingat Hasil Kerja

Di sisi lain, Herman menyatakan bahwa pemerintah tak boleh menutup mata terkait utang proyek kereta cepat Whoosh. Sebab, status kereta cepat itu masuk kategori proyek strategis nasional.

"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," ungkapnya.
 
Komisi VI DPR bakal meminta penjelasan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terkait langkah strategis ke depan supaya tak ada kerugian.

"Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons polemik besarnya beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang harus ditanggung negara akibat proyek itu.

Mega proyek kereta cepat itu terjadi di rezim pemerintahan Jokowi yang kemudian menyeret nama mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam proyek yang meninggalkan utang jumbo tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut