Tokoh NU dan Akademi Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
- Istimewa
Savic menilai, ukuran kepahlawanan tidak terletak pada lamanya berkuasa, tetapi pada keberpihakan terhadap kemanusiaan. “Kalau ukurannya adalah keberpihakan pada rakyat, Soeharto tidak layak disebut pahlawan,” tegasnya.
Budayawan Hairus Salim juga menolak wacana tersebut. Ia menilai, sejak awal kekuasaan Soeharto telah diwarnai represi dan pembungkaman demokrasi.
“Pemilu 1971 menjadi simbol kekerasan politik. Desa-desa dijaga tentara, wartawan ditangkap, media dibungkam. Itu bukan demokrasi,” ungkapnya.
Hairus mengingatkan agar penghargaan negara tidak menghapus jejak kekerasan masa lalu. “Memberi gelar pahlawan pada Soeharto berarti menutup mata terhadap penderitaan korban. Ini bukan penolakan terhadap sejarah, tapi penolakan terhadap glorifikasi represi,” ujarnya.
Aktivis muda NU, Lily Faidatin, menyuarakan penolakan dari perspektif generasi Gen Z. Ia menilai generasi muda punya tanggung jawab menjaga memori sejarah agar tragedi masa lalu tak dihapus.
“Sebagai Gen Z dan santri, saya menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Terlalu banyak luka yang belum disembuhkan dari masa Orde Baru,” ujarnya.
Menurut Lily, menyanjung Soeharto berarti mengabaikan penderitaan korban. “Islam mengajarkan kita untuk adil, bukan membenarkan kesalahan masa lalu. Kalau seseorang lebih banyak melukai daripada menyejahterakan, bagaimana mungkin disebut pahlawan?” katanya.
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mencuat setelah nama mantan presiden itu masuk dalam daftar nominasi tahun 2025. Isu ini menuai kritik luas dari aktivis, akademisi, hingga tokoh agama.
Harapan Tokoh Muda NU Terhadap Hasil Muktamar
Jelang Muktamar NU pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, berbagai pandangan mulai bermunculan terkait sosok yang dinilai layak memimpin PBNU mendatang.
