DPR Minta Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto Tak Timbulkan Perpecahan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta, VoxPop – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pemberian gelar Pahlawan seharusnya menjadi refleksi kehidupan berbangsa yang sehat, bukan sumber perpecahan.

img_title Jelang Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Polda Metro Kerahkan 1.263 Personel Gabungan

Menurut dia, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh, menghargai jasa, sekaligus mengakui sisi kelamnya, untuk memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis. Dia pun yakin penghargaan dari pemerintah terhadap pahlawan adalah bagian dari rekonsiliasi kebangsaan.

"Namun rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu. Tugas kita adalah memastikan penghormatan ini menjadi jembatan bagi persatuan bangsa,” kata Andreas di Jakarta, Senin.

img_title Usai Soekarno dan Gus Dur, Kapolri Lanjut Ziarah ke Makam Soeharto

Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sejarawan dalam proses seleksi gelar Pahlawan Nasional, agar penghargaan ini memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Menurut dia, setiap nama yang diangkat harus melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, serta uji publik agar penghargaan ini benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa, bukan keputusan elitis yang bersifat simbolik.

img_title Cara Soeharto Menyeleksi Pejabat Diungkap dalam Peringatan 105 Tahun Kelahirannya

Unggahan Prabowo Subianto bersama Soeharto

Photo :
  • Instagram/Prabowo

Meski begitu, dia mendukung penghargaan bagi siapa pun yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Penghormatan itu, kata dia, harus memperkuat keutuhan sejarah, bukan memunculkan luka lama.

Selain itu, dia menilai penghargaan semacam ini seharusnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran baru tentang nilai-nilai perjuangan yang relevan bagi masa depan Indonesia.

Untuk itu, dia memastikan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan ruang bagi aspirasi publik dalam isu-isu sejarah dan kebangsaan seperti ini.

“Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan penghargaan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan sejarah, keutuhan nasional, dan pembentukan karakter bangsa,” kata dia. (Ant) 

Ilustrasi pengalihan arus lalu lintas.

Agar Tak Terjebak Macet, Polisi Siapkan 21 Kantong Parkir dan Rekayasa Lalin di Monas Saat Zikir dan Doa Kebangsaan

Masyarakat yang akan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas, tak perlu khawatir soal lokasi parkir.

img_title
VoxPop.co.id
1 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut