Menko Zulhas Tegaskan Ahli Gizi Wajib Ada di Dapur MBG
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VoxPop – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa penyelenggaraan makan bergizi gratis atau MBG wajib memerlukan profesi ahli gizi.
"MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti," kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Menurut dia, kunci agar Indonesia bisa maju tergantung pada sumber daya manusianya (SDM) dan SDM itu akan hebat atau tidak tergantung asupan gizinya. Maka dari itu MBG penting sekali menentukan.
"Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal tengah ramai menjadi perbincangan setelah pernyataannya mengenai tidak perlu ahli gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini bermula saat salah satu peserta dalam Forum Konsolidasi SPPG se-kabupaten Bandung. Peserta tersebut sempat menyinggung soal sulinya merekrut ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun Cucun tersulut dan menuding peserta tersebut arogan karena seolah-olah profesi ahli gizi paling dibutuhkan saat ini karena program MBG.
"Terkait itu kan profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang yang lain kasian cukup ya. Udah cukup, nanti. Duduk dulu,” kata
Dalam video yang beredar itu juga, Cucun juga menilai bahwa peserta tersebut bersikap arogan dalam memberikan pernyatannya dalam forum tersebut. "Bapak ibu sekalian saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya,” kata dia.
Cucun juga menyebut bahwa nantinya dalam rapat dengan BGN pihaknya akan menyampaikan rencana pengubahan diksi ’ahli gizi’ dalam program MBG menjadi tenaga yang mengawasi gizi. Dari sini muncullah kata-kata ’tidak perlu ahli gizi’ yang viral di media sosial.
"Saya nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi dari ahli gizi ini adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi, cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR, kalian nggak boleh arogan gitu. Bicara undang-undang. Semua diksi policy yang ada di republik ini misalnya pak Camat untuk menjadi camat harus dari STPDN nggak kan ya? Tapi harus memiliki ilmu pemerintahan," kata dia.
