Bos BGN Sebut Program MBG Jadi Prioritas di Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi.
Keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penanganan masalah gizi nasional.
"Sebagaimana saya sampaikan kemarin terkait daerah 3T, kami menyisir berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 1 Agustus 2026.
"Saat ini data tersebut sedang kami sinkronkan sehingga daerah yang menjadi prioritas dapat segera kami fokuskan, terutama wilayah yang memiliki angka stunting tinggi," sambungnya.
Menurut dia, penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN.
Dia menjelaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Ia menyebut, selain Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting cukup tinggi sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui Program MBG.
"Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi," ungkapnya.
BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan agar intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di daerah dengan tingkat stunting tinggi. (Ant)
BGN Laporkan 414 SPPG Bermasalah ke Kejagung Terkait Indikasi Korupsi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pihaknya melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
