DPR Nilai Strategi Militer-Diplomatik RI Punya Peran Wujudkan Ketertiban Dunia

Jakarta, VoxPop – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan Kebijakan luar negeri Indonesia secara tradisional berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Ia menilai prinsip itu tak hanya berarti tidak memihak blok kekuatan besar, tetapi juga menunjukkan peran proaktif dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga

Purbaya Tegaskan Ekonomi Kuartal II-2026 Takkan Jauh dari 5,4 Persen, Ini Faktornya

"Ini menjadi panggung krusial bagi implementasi prinsip tersebut, yang diperkuat dengan pendekatan diplomasi aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," kata Dave dalam keterangannya, Jumat, 21 November 2025.



Ilustrasi TNI

Photo :

• vstory

Baca Juga

Meski KSSK Sebut Sistem Keuangan RI Stabil, Purbaya Tetap Waspadai Potensi Tekanan Global

Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas kekuatan militer yang mempengaruhi tatanan global melalui inisiatif diplomatik, multilateralisme, dan kredibilitas nasional.

"Komisi I menilai aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan dan penempatan TNI, mengubah citra Indonesia dari sekadar negara narasi menjadi 'beraksi’, yang merupakan ciri khas diplomasi middle power yang efektif," kata dia.

Baca Juga

Menuju Olimpiade 2028, PBTI dan TNI Siap Sukseskan Asian Taekwondo Open di Jakarta

Indonesia dinilai memobilisasi dukungan internasional secara langsung dan meningkatkan modal diplomatik. Selain itu, Dave menambahkan posisi Indonesia
sebagai pemimpin regional dan global yang bertanggungjawab, keuntungannya tentu adalah meningkatkan daya tawar dan positioning.

Selain itu, kata dia rencana penempatan personil TNI hingga 20.000 prajurit di Jalur Gaza merupakan manifestasi konkret dari politik luar negeri aktif Indonesia.

"Namun demikian, Komisi I melihat perlu adanya analisis risiko dan kehati-hatian, mengingat Gaza adalah zona yang secara historis volatil dan dapat kembali menjadi 
zona konflik aktif sewaktu-waktu. Selain itu, secara teoretis, penempatan TNI memerlukan mandat internasional yang jelas untuk menghindari potensi tumpang tindih kepentingan dan risiko kontak senjata yang dapat membahayakan personel dan bahkan memperkeruh hubungan adalah keuntungan strategis berupa kerangka yang baik bagi Indonesia," tuturnya.

Dave mengatakan Indonesia tidak lagi menunggu undangan, melainkan secara aktif mencari peluang untuk memediasi, menginisiasi solusi, dan mendudukkan dirinya di meja perundingan. 

Hal ini sejalan dengan teori middle power sebagaimana sudah disinggung sebelumnya di mana negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang moderat menggunakan inisiatif diplomatik dan kredibilitasnya untuk memengaruhi isu-isu global.



VoxPop Militer: (ilustrasi) Prajurit TNI Yonif Raider 700/WYC

Photo :

• Pen. Yonif PR 700/WYC

Halaman Selanjutnya

"Perimbangannya atas ini semua adalah, menjaga dan mengelola isu koherensi kebijakan agar kunjungan intensif dan pernyataan yang cepat tidak berpotensi menimbulkan kebingungan di antara diplomat dan mitra asing mengenai posisi resmi atau ‘sinyal ganda’ atas Indonesia. Pada sisi lainnya, peluang yang dapat dioptimalkan adalah dengan melakukan penguatan kapasitas pertahanan secara berkelanjutan," kata dia.