Ketua DPD: Fokus Percepat Penanganan Korban, Lalu Audit Lingkungan Pasca Bencana
- Istimewa
Penerima Bintang Republik Indonesia Utama ini menjelaskan bahwa bencana ini juga tidak terlepas dari aktivitas sosial ekonomi yang tidak seimbang, yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai "serakahnomics".
“Kita harus jujur bahwa ada campur tangan manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Ketika hulu rusak, hilir pasti menjadi korban,” ujar Sultan.
Sultan mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa ekosistem hutan merupakan bagian dari agenda pertahanan nasional yang strategis.
DPD RI tidak ingin mendorong saling menyalahkan apalagi mencari kambing hitam, namun Sultan menegaskan perlunya efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan. "Saya menilai pengawasan dan penegakan hukum yang lemah selama bertahun-tahun harus dikoreksi lewat tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan," tegas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Bengkulu ini.
Sultan memastikan DPD RI akan mengawal proses pemulihan di tiga provinsi terdampak, termasuk harmonisasi tata ruang antarwilayah serta percepatan pemulihan ekonomi warga. Ia menegaskan komitmen DPD untuk mengawasi implementasi kebijakan secara langsung di lapangan.
"Sekali lagi, DPD RI meminta percepatan evakuasi, logistik, akses jalan, layanan kesehatan, serta pemulihan warga, karena skala bencana telah melampaui kapasitas daerah," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sultan mendorong paradigma Green Democracy sebagai arah baru pembangunan nasional. "Keputusan politik harus berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan alam, karena bumi tidak bisa membela dirinya sendiri," pungkas Sultan.
Hujan Deras Jadi Penyebab Banjir di Kota Padang, Tim SAR Imbau Warga Waspada Bencana
Kantor SAR Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menurunkan tim untuk menangani musibah banjir yang melanda kota Padang pada Senin, 3 Agustus 2026 siang.
