Bukan Salah Menhut Sekarang, WWF Indonesia Bongkar Akar Masalah Ini di Balik Banjir Sumatra

Mobil diterjang banjir di Sumatera Utara
Sumber :
  • Tangkapan layar/@proud.project

Jakarta, VoxPop - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia menilai banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan kesalahan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

img_title Pria 27 Tahun Hilang di Hutan Kolam Asahan Berhasil Ditemukan dalam Keadaan Selamat

Organisasi non-pemerintah itu menegaskan, akar persoalan berasal dari akumulasi masalah tata kelola lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun. CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menjelaskan, bencana yang terjadi ini merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan dan pengelolaan hutan di masa lalu.

“Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat,” katanya dikutio dari akun Instagram @wwf_id, dikutip Kamis, 11 Desember 2025.

img_title Tak Kunjung Panggil Menhut Raja Juli, Begini Penjelasan KPK

Aditya menyebut izin-izin yang dikeluarkan pada periode sebelumnya berkontribusi terhadap kerentanan kawasan hutan saat ini. Sehingga ia menilai tidak tepat jika publik hanya menyalahkan menteri yang baru menjabat.

“Jelas ini bukan kesalahan ataupun sesuatu tanggung jawab yang hanya bisa dibebankan untuk menteri sekarang (Raja Juli Antoni), karena ini akumulasi dari kebijakan ataupun pemberian izin menteri-menteri dahulu juga,” ujarnya.

img_title Fitur Ini Bikin Pengguna Jetour T2 i-DM Enggak Waswas saat Terjang Banjir

Di sisi lain, WWF Indonesia juga menyoroti lemahnya kepatuhan pemegang izin terhadap aturan perlindungan lingkungan, termasuk mengenai sepadan sungai yang seharusnya menjadi area penyangga untuk mencegah banjir bandang. 

Dalam praktiknya, kata Aditya, banyak perkebunan dan pertambangan yang justru beroperasi hingga ke tepi sungai.

“Banyak sekali kita lihat perkebunan itu membuat kebunnya itu ya sampai pinggir sungai, hanya sebagian kecil yang betul-betul menjalankan upaya untuk melindungi sepadan sungainya,” kata dia.

Atas hal itu WWF menegaskan perlu pembenahan tata kelola hutan secara menyeluruh. Misalnya, mulai dari evaluasi izin lama, penegakan aturan perlindungan sungai, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dilihat dari website resmi BNPB pada Rabu, 10 Desember 2025, pada pukul 18.23 WIB, dari data yang ditampilkan terlihat 969 orang meninggal dunia, sedangkan 252 orang masih dinyatakan hilang. Selanjutnya, 5.000 ribu orang terluka. Kemudian, 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut