Menag Nasaruddin Umar: Kemenag Harus Hadir sebagai Penyeimbang Negara dan Umat
- Humas Kemenag
Serpong, VoxPop – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society guna menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Penegasan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat memberikan keynote speech dalam Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.
“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” ujar Menag.
Presiden dan Wapres RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Menurut Menag, agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, Kemenag perlu memiliki target yang terukur. Ia berharap lokakarya yang dihadiri para tokoh agama, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat keagamaan, serta pejabat Kemenag ini dapat merumuskan arah dan peran strategis Kementerian Agama ke depan.
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Sehingga biar semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag.
“Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Besok akan kita tindak lanjuti apa yang dirumuskan hari ini dalam Rakernas. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini,” tuturnya.
Nasaruddin Umar menilai, tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Negara yang terlalu dominan mengatur agama dapat menggerus otonomi keagamaan, sementara agama yang terlalu jauh memengaruhi negara berisiko mendorong Indonesia ke arah negara agama.
“Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” tegasnya.
Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang kian kompleks akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.
