Kampung Nelayan dan Teknologi Maritim Pilar Ketahanan Pangan Nasional
- ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menegaskan bahwa laut merupakan urat nadi utama logistik dan perdagangan Indonesia.
Di sektor perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, sepanjang 2024 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$ 3,7 miliar, dengan impor sekitar US$ 300 juta, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari US$ 3 miliar.
Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor perikanan laut sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Berdasarkan data BPS dan KKP, jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan, yang didominasi kapal skala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan.
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Dalam konteks ini, Tjachja menekankan pentingnya mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Ia menilai, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, menandakan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi.
Meski demikian, Tjachja menilai peningkatan kesejahteraan nelayan harus terus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.
