Bantu Kejaksaan Ungkap Mafia Migas, Sudirman Said: Perlu Komitmen Total
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, menegaskan bahwa pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) tidak akan pernah tuntas tanpa komitmen politik yang penuh dan konsisten dari pimpinan tertinggi negara. Penegasan itu ia sampaikan usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk kali kedua, Senin, 19 Januari 2026.
Sudirman mengatakan, kehadirannya di Kejaksaan Agung merupakan bagian dari tanggung jawab kepada negara untuk membantu penegak hukum mengungkap persoalan lama di sektor migas. Kepada penyidik, ia menyampaikan apa yang ia lihat, alami, dan upayakan selama menjalankan tugas-tugas negara yang tidak ringan dan sarat risiko itu.
Sudirman Said usai ikuti tes tulis Capim KPK, Rabu, 31 Juli 2024.
- VoxPop.co.id/Zendy Pradana
“Dua kali saya mendapat amanah negara untuk membereskan sektor energi. Pertama, sebagai Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain Pertamina pada 2008–2009. Kedua, sebagai Menteri ESDM pada 2014–2016. Keduanya terhenti sebelum tuntas bukan karena kekurangan perangkat teknis atau ketiadaan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, tapi karena political will yang setengah hati,” ujar Sudirman.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat praktik-praktik yang selama ini dikenal publik sebagai “mafia migas” terus berulang dan tidak pernah benar-benar lenyap. Polanya bisa berubah, aktornya berganti, tapi akar persoalannya tetap tidak disentuh secara serius dan menyeluruh.
Sudirman mengingatkan, persoalan tersebut sejak awal telah ia sampaikan langsung kepada mantan Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014, tidak lama setelah ia dilantik sebagai Menteri ESDM. Ketika itu, Sudirman menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas tidak bisa diperlakukan semata sebagai persoalan teknis tata-kelola.
"Pemberesan mafia migas adalah soal kelurusan arah kepemimpinan negara,” tegas Sudirman.
Bagi Sudirman, jika komitmen politiknya kuat, selalu ada jalan keluar. “Sebaliknya,jika ada keraguan di tingkat pengambil keputusan, maka kebijakan sebaik apa pun yang dibuat akan berhenti di meja rapat,” ujar dia.
Gedung bundar Jampidsus Kejagung
- Foe Peace/VoxPop
Ia berharap, proses hukum yang kini sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan migas secara menyeluruh yang langsung dikomandoi oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar penanganan kasus per kasus.
