Puan Minta Komisi I Panggil Panglima TNI, Jelaskan Status Siaga 1

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Sumber :
  • Yeni Lestari/VoxPop

Jakarta, VoxPop – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR RI untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menjelaskan soal status siaga 1 di lingkungan TNI.

img_title Indonesia Beli 12 Jet Tempur Latih M-346 Produksi Italia, Komisi I DPR: Modernisasi Pertahanan

Menurut Puan, Panglima TNI harus menjelaskan secara lengkap terkait kebijakan tersebut dan tujuannya kepada masyarakat luas.

"Ya terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut," ucap Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Maret 2026.

img_title Puan: Semua Anak Indonesia Berhak Dapat Pendidikan yang Layak

Meski begitu, Puan menilai TNI memang perlu bersiaga menghadapi potensi ancaman di tengah dunia global ini. 

Namun, dia kembali mengingatkan bahwa perlu penjelasan lengkap dari Panglima TNI terkait status siaga tersebut.

img_title Dasco Pimpin Rapat Bareng Pemerintah, Bahas Tindak Lanjut Perpres Ojol

"Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui Komisi terkait," pungkas dia.

Sebelumnya, beredar informasi di tengah masyarakat soal Telegram Panglima TNI dengan Nomor TR/283/2026.

Telegram itu berisi instruksi siaga 1 kepada seluruh jajaran TNI untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Terdapat tujuh poin instruksi yang tertera dalam telegram tersebut.

Salah satu poinnya yakni Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN. 

DPR Soroti Pentingnya Adminduk untuk Semua Layanan Publik, Palangka Raya Dinilai Siap Perluas Identitas Digital

DPR Soroti Pentingnya Adminduk untuk Semua Layanan Publik, Palangka Raya Dinilai Siap Perluas Identitas Digital

DPR menegaskan administrasi kependudukan menjadi fondasi layanan publik. Palangka Raya dinilai siap memperluas digitalisasi perlindungan sosial berbasis IKD.

img_title
VoxPop.co.id
31 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut