Perkuat Kebijakan Berbasis Evidence, LAN Dorong Penguatan Ini
- Dokumentasi LAN.
Jakarta, VoxPop – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus memperkuat upaya membangun tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan berbasis evidence melalui penguatan sinergi antar lembaga yang memiliki fungsi kajian kebijakan. Langkah tersebut menjadi bagian strategi membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional.
Hal itu ditegaskan Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam acara Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta, Selasa (26/6). Dia menegaskan bahwa kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru. Menurutnya, berbagai forum yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar mampu menghasilkan dampak nyata.
"Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks," ujar Taufiq dikutip dari keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.
Dia menjelaskan bahwa usai penataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin memiliki banyak kemiripan. Namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
"Kebijakan berbasis evidence tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala LAN menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan. Ia menekankan bahwa kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
"Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan” tutupnya.
