Gerindra Respons Kritikan Dino Patti Djalal: Prabowo ke Prancis Bukan Perjalanan Pribadi
- BPMI Setpres/Laily Rachev
Jakarta, VoxPop – Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis bukan sebagai perjalanan pribadi.
Pernyataan ini merespons kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden membawa misi negara, bukan melakukan perjalanan pribadi,” ujar Bahtra saat dihubungi tvOnenews, Senin 1 Juni 2026.
Dia menjelaskan setiap kunjungan luar negeri presiden melibatkan delegasi lintas kementerian, lembaga, BUMN, dan dunia usaha. Di dalamnya terdapat agenda investasi, perdagangan, energi, pertahanan, teknologi, dan kerja sama strategis lainnya untuk kepentingan nasional.
Di sisi lain, Bahtra mengatakan bahwa diplomasi terkait kepentingan ekonomi harus dilakukan secara tatap muka.
“Dalam banyak kasus, kehadiran Presiden menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat lahirnya kesepakatan strategis,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebut investor global tidak hanya melihat proposal bisnis, tetapi juga komitmen dan keseriusan pemimpin negara yang menawarkan kerja sama.
“Sebagaimana dalam dunia bisnis, untuk negosiasi yang sangat strategis, kehadiran pimpinan perusahaan dibutuhkan untuk kelancaran negosiasi,” jelas Bahtra.
Bahtra menambahkan kunjungan Prabowo ke Perancis pada Mei 2026 juga membuahkan hasil nyata bagi Indonesia.
“Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis baru-baru ini menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai sekitar USD 3,5 miliar atau setara Rp 61 triliun lebih, mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan,” katanya.
“Selain itu, terbentuk forum bisnis tingkat tinggi yang mempertemukan pelaku usaha kedua negara untuk mendorong investasi dan kerja sama jangka panjang,” pungkas Bahtra.
tvOnenews/Syifa Aulia
Prancis Tolak Spanyol Keluar dari Perjanjian Schengen, Ini Alasannya!
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menolak tegas usulan penangguhan atau keluarnya Spanyol dari Perjanjian Schengen, menyusul krisis migrasi di Ceuta.
