Wali Kota Eri Cahyadi: IHT Berkontribusi pada Penyerapan Tenaga Kerja di Surabaya
- Dok Pemkot Surabaya
VoxPop – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan industri hasil tembakau (IHT) memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Menurutnya, dana tersebut turut membantu warga rentan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan Pemerintah Kota Surabaya pada 2026.
Eri mengatakan percepatan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT dilakukan agar dana dapat segera berputar di masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Surabaya juga memprioritaskan pencairan bantuan lebih awal untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Meski terdapat penyesuaian alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat pada 2026 sehingga nominal bantuan berubah dari sebelumnya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu menjadi Rp200 ribu, Eri menilai manfaat program tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Ini bagian dari pemerintah dari cukai rokok yang diberikan kepada (warga) yang rentan, atau petugas langsung yang melinting rokok atau satpamnya yang membutuhkan dan berhak menerima. Jadi yang ada di desil satu dan desil dua," ujar Eri dalam keterangan tertulis, Kamis 2 Juli 2026.
Selain melalui bantuan sosial, Eri menilai keberadaan industri hasil tembakau juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, termasuk bagi pekerja perempuan yang telah lama bekerja di sektor tersebut. Menurutnya, sektor ini turut membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
"Seorang ibu yang dulu katanya hanya di rumah, hari ini bisa dibuktikan seorang ibu dengan doanya, dengan kekuatannya, dan dengan darahnya, ternyata seorang ibu bisa merubah nasib keluarganya," kata Eri.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan program BLT yang bersumber dari DBHCHT tahun 2026 menyasar pekerja di ekosistem pabrik hasil tembakau serta masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial pada tahun anggaran 2026.
Menurut Antiek, total penerima bantuan mencapai 3.850 orang, terdiri atas 3.505 karyawan pabrik dan 345 warga miskin maupun rentan miskin.
"Program BLT ini bersumber dari DBHCHT tahun 2026, penerimanya sebanyak 3.850 orang. Rinciannya, sebanyak 3.505 karyawan pabrik, dan dari masyarakat miskin dan rentan miskin sebanyak 345 orang sehingga totalnya 3.850," ujar Antiek.
Soal Aturan Nikotin dan Tar, Kemenko Perekonomian: Kebijakan Ini Penting, Tapi Harus Hati-hati
Kemenko Perekonomian meminta aturan pembatasan nikotin dan tar disusun hati-hati karena industri hasil tembakau dinilai berkontribusi besar pada ekonomi dan tenaga kerja.
