Waka Komisi III DPR: Kami Dukung Kortastipidkor Polri Kedepankan Penegakan Hukum Atasi Korupsi
- VoxPop/Davro
"Pemerintah harus memastikan pasokan batu bara tetap memadai untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi terganggu karena persoalan pasokan energi," ujar Dede.
Menurut Dede, listrik adalah kebutuhan strategis yang menopang rumah tangga, industri, layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, gangguan pasokan energi primer seperti batu bara dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan produktivitas ekonomi nasional.
"Negara harus memastikan kebutuhan dalam negeri tidak kalah oleh kepentingan lain. Kalau ada kewajiban pasokan untuk kebutuhan nasional, maka itu harus dijalankan secara disiplin dan diawasi secara ketat," tegasnya.
Dede mendorong Polri bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi serta menindak apabila ditemukan dugaan penyelewengan, manipulasi, atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara dan berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
"Polri dan aparat penegak hukum perlu mengawasi serta menindak apabila ada dugaan penyelewengan atau tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan pasokan batu bara dan blackout di beberapa wilayah Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Dede meminta agar pengusutan perkara dugaan korupsi batu bara tidak hanya berhenti pada proses pidana, tetapi juga menjadi momentum evaluasi tata kelola energi nasional.
"Yang paling penting, negara harus hadir. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pada saat yang sama tata kelola pasokan energi juga harus diperbaiki agar masyarakat tidak menjadi korban," imbuh Dede.
BGN Laporkan 414 SPPG Bermasalah ke Kejagung Terkait Indikasi Korupsi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pihaknya melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
