Usai Sempat Menunda, Oegroseno Akhirnya Penuhi Panggilan Kortastipidkor Hari Ini Soal Kasus Korupsi Lahan Sepolwan
- YouTube Abraham Samad
Jakarta, VoxPop – Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno memastikan akan memenuhi undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).
Mantan Wakapolri itu dijadwalkan menghadiri proses klarifikasi pada Kamis, 30 Juli 2026. Saat dikonfirmasi mengenai kesediaannya memenuhi undangan penyidik, Oegroseno memberikan jawaban singkat.
"Jadi, jam 10," kata Oegroseno kepada wartawan.
Meski begitu, dirinya belum berkata banyak terkait pemanggilannya tersebut. Adapun dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Sebelumnya diberitakan, Oegroseno menunda memenuhi undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).
Oegroseno mengaku belum dapat hadir karena masih memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, dia juga tengah mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan lahan pada 2011 untuk dibawa saat memberikan keterangan.
“Ya, masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Oegroseno saat dikonfirmasi, Kamis, 23 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri Inspektur Jenderal Polisi Totok Suharyanto menegaskan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sepolwan dilakukan murni sesuai prosedur hukum dan tidak ada upaya kriminalisasi terhadap Oegroseno.
“Tidak ada kriminalisasi sama sekali. Kortastipidkor Polri menjamin proses penyelidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum,” kata Totok.
Menurut Totok, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
BGN Laporkan 414 SPPG Bermasalah ke Kejagung Terkait Indikasi Korupsi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pihaknya melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
