Komisi II DPR: Data Kependudukan Valid Kunci Bantuan Pemerintah Tepat Sasaran
- Ist
Jakarta, VoxPop – Program Rebranding Dukcapil melalui pelayanan Jemput Bola (JEBOL) Administrasi Kependudukan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun.
Menurutnya, validitas data kependudukan menjadi fondasi utama agar berbagai program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Kegiatan pelayanan berlangsung pada 21–25 Juli 2026 melalui kolaborasi Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.
Komarudin menilai persoalan utama dalam berbagai program pemerintah selama ini bukan terletak pada kuota bantuan, melainkan pada kualitas data penerima manfaat yang belum sinkron dengan basis data kependudukan nasional.
"Sepuluh ribu beasiswa, tapi ternyata setelah diverifikasi hanya sekitar dua ribu sampai tiga ribu yang lolos. Karena itu sinkronisasi data dengan Dukcapil sangat penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran," kata Komarudin saat meninjau pelayanan di Balai Kampung Wanggar Sari, Rabu 22 Juli 2026
Ia menegaskan seluruh kementerian dan lembaga harus menggunakan data resmi Dukcapil sebagai acuan dalam menjalankan program pemerintah.
"Setiap kementerian boleh memiliki data masing-masing, tetapi semuanya harus masuk ke data resmi negara di Dukcapil. Kalau datanya tidak valid, sistem akan menolak," tegasnya.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Papua Tengah itu, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya untuk mengakses bantuan sosial, tetapi juga berbagai layanan publik, mulai dari membeli tiket perjalanan, mengurus sertifikat tanah, hingga administrasi pendidikan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat proaktif mengurus dokumen kependudukan yang seluruh pelayanannya kini diberikan secara gratis. Ia juga meminta pemerintah daerah menggerakkan seluruh perangkat hingga tingkat RT, RW, kepala kampung, dan distrik agar seluruh warga dapat terdata dengan baik.
Program pelayanan jemput bola dibuka secara resmi oleh Komarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai. Pembukaan ditandai dengan penabuhan gendang adat, penyerahan plakat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada Anggota DPR RI dan Bupati Nabire, serta penyerahan simbolis dokumen kependudukan kepada masyarakat. Pada hari kedua, Komarudin bersama Bupati dan Wakil Bupati kembali membuka pelayanan di Distrik Makimi sekaligus meninjau langsung proses pelayanan kepada masyarakat.
