Misteri Keberadaan DPO Harun Masiku, KPK Singgung Kemungkinan Sudah Meninggal
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan membuka peluang untuk melakukan mekanisme persidangan in absentia terhadap tersangka dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR sekaligis buronan, Harun Masiku.
Sekedar informasi in absentia adalah proses pemeriksaan dan persidangan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
"Barangkali wacana yang memungkinkan secara hukum kita akan coba diskusikan nanti untuk in absentia," ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, Kamis 30 Juli 2026.
Namun Fitroh menjelaskan peluang tersebut dilakukan jika seandainya yang bersangkutan tak kunjung ditemukan dengan berbagai upaya maksimal pencarian.
"Jangan-jangan sudah mati, kita juga tidak tahu. Tapi upaya itu (pencarian) tetap kita lakukan," jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) selama perkara belum kadaluwarsa.
Sebelumnya, KPK memastikan masih melakukan pengejaran terhadap buron kasus suap pergantian antar waktu, Harun Masiku.
"Tentunya penyidik masih berusaha melakukan pencarian terhadap suasana HM selaku DPO KPK," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/5/2026).
Budi menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya termasuk entitas di luar negeri untuk mencari keberadaan Harus.
"Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia ataupun entitas di luar negeri untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya yang bersangkutan berada," jelasnya.
Diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap PAW 2020. Harus yang merupakan caleg DPR dari PDIP menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan komisioner KPU.
Namun, keberadaan Harun hingga kini belum diketahui. Operasi penangkapan sudah dilakukan sejak Januari 2020 lalu, namun belum juga berhasil.
Sementara itu, Wahyu Setiawan yang menjadi penerima suap telah diproses hukum dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
Dalam perkara ini, Wahyu menerima suap senilai Rp600 juta.
tvOnenews/Aldi Herlanda
Tak Kunjung Panggil Menhut Raja Juli, Begini Penjelasan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal belum adanya pemanggilan terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus dugaan korupsi di Kuansing
