Produk Indonesia Bersaing di IndoDefense Expo 2016
- VoxPop.co.id/ Danar Dono
VoxPop.co.id – Ajang IndoDefense Expo 2016 kembali digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran dua tahunan ini menghadirkan ratusan produsen alat pertahanan tiga matra dari berbagai negara.
Di antara produk yang ditawarkan, terdapat produk pertahanan dari dalam negeri. Produsen lokal tak kalah bersaing dengan produsen mancanegara.
Untuk pesawat tanpa awak atau biasa disebut drone, misalnya. Banyak produsen Indonesia yang mulai membuat rancang bangunnya. Bahkan, beberapa di antaranya sudah terbang.
Di salah satu booth, terdapat sebuah perusahaan yang khusus memproduksi drone. PT Bhinneka Dwi Persada, misalnya. "Kami punya empat produk, dari helikopter mini hingga yang terbesar bernama Rajawali. Ini prototipe, tapi sudah dalam uji terbang," ujar Murjiono dari PT Bhinneka Dwi Persada.
Menurutnya, prototipe Rajawali yang dipamerkan merupakan sebuah pilot project. Drone berukuran cukup besar tersebut diproyeksikan agar bisa terbang 24 jam penuh ke depannya. "Saat ini daya tahannya sekitar 15 jam, kami masih kembangkan sampai 24 jam," ujarnya.
Tak hanya drone. Ada juga berbagai jenis kendaraan angkut pasukan yang berlapis anti peluru. Dua jenis kendaraan SUV anti peluru tersebut dipamerkan dengan tulisan "made in Indonesia" berukuran besar di pintunya.
IndoDefense expo 2016 dibuka dan dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pada hari pertama ini, IndoDefense Expo 2016 dibuka khusus bagi para stakeholder, media dan jajaran terkait. Untuk publik, pameran akan dibuka pada Minggu, 5 November 2016.
Dalam ajang yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan ini diikuti sekitar 800 perusahaan dari dalam dan luar negeri. Mereka memamerkan berbagai produk alat pertahanan dan senjata, mulai dari senjata api, rudal, tank, dan sistem pertahanan lainnya.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
