KPK Kawal Sembilan Provinsi Rawan Korupsi
- VoxPop.co.id/Muhamad Solihin
Perempuan kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara itu mejelaskan bahwa ini adalah gerakan kolaboratif bersama stakeholder terkait guna mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta menghapus praktik suap serta melaporkan indikasi tipikor seperti pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.
"Di sisi lain, PROFIT juga mendorong penegak hukum untuk mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat," kata Basari.
Sedangkan sektor politik, KPK menerbitkan naskah kode etik politisi dan partai politik dan panduan rekrutmen serta kaderisasi partai politik ideal di Indonesia. KPK berharap, panduan tersebut dapat diadopsi oleh partai politik dalam melakukan perbaikan pada tata kelola partai politik.
Di sektor ini, mantan penyidik Mabes Polri itu menuturkan bahwa KPK juga melakukan pendidikan politik bagi para pelajar dan mahasiswa sebagai aktor politik masa depan melalui Kelas Politik Cerdas dan Berintegritas (Kelas PCB) di 9 provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.
Selain itu, KPK juga lakukan kajian mengenai dana parpol sebagai upaya pembenahan sistem politik Indonesia. Basaria mengklaim upaya KPK ini memberikan solusi atas masalah dasar parpol di samping rekrutmen dan kaderisasi, yakni persoalan pendanaan.
"Hasilnya, beberapa waktu lau KPK merekomendasikan kepada negara agar meningkatkan bantuan pendanaan bagi parpol, tentu saja dengan memperhatikan keuangan negara, kondisi geografis, dan kematangan demokrasi," ujarnya.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
