Sejak 2016 Teroris Lupakan Telegram, Mengapa Baru Diblokir
- REUTERS/Dado Ruvic
Namun demikian, perlahan pola itu pun diubah lantaran media sosial mudah dilacak dan diendus oleh kepolisian. Sehingga kemudian dimanfaatkanlah modus menggunakan forum chatting di game online.
"Kita sulit mendeteksinya, karena mereka seolah-olah bermain game," ujar Abdul saat itu. (Baca: BNPT Temukan Modus Baru Cara Teroris Berkoordinasi)
Dan kini, tepat setahun berjalan. Pemerintah Indonesia baru memutuskan memberikan sanksi keras kepada Telegram untuk diblokir.
Dalih pemerintah bahwa Telegram memang telah beberapa kali diingatkan soal layanan mereka yang kerap memberi ruang untuk tindak terorisme. Catatan pemerintah ada belasan kasus terorisme di Indonesia yang memang berkaitan dengan kemudahan akses di Telegram.
"Selama dua tahun terakhir ada 17 (kasus terorisme)," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Tito mengaku bahwa secara prinsip pemerintah tak ingin memblokir Instagram. Namun memang ada keinginan negara untuk mendapat akses agar bisa membantu menangani aktivitas kelompok teroris di jejaring sosial yang didirikan oleh Pavel Durov tersebut.
"Tolong kami bisa diberi akses kalau sudah menyangkut urusan terorisme, keamananan, kami diberi akses untuk tahu siapa itu yang memerintahkan untuk ngebom. Siapa itu yang menyebarkan paham radikal," katanya.
![]()
FOTO: Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Apa yang disampaikan oleh Tito tersebut sepertinya sinkron dengan yang disampaikan oleh Pavel Durov, sang pendiri Telegram.
Aplikasi asal Rusia ini pun mengakui sudah meminta maaf ke Indonesia atas kelalaian mereka merespons pemerintah Indonesia terkait tindak terorisme di layanan aplikasi mereka.
Atas itu, Pavel pun berjanji akan bekerjasama dengan pemerintah untuk ikut membantu proses penanganan tindak terorisme di Instagram.
“Dia (Durov) sudah minta maaf ke kita. Karena tidak tahu kalau kita sudah menghubungi mereka sejak tahun lalu dan mengusulkan beberapa perbaikan proses penanganan konten-konten negatif seperti radikalisme dan terorisme,” ujar Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.
So it turns there were such requests. We have investigated the situation in full and these are my thoughts on it https://t.co/UzS3JfAF76
— Pavel Durov (@durov)
