Menko PMK Laporkan Kinerja Capaian Tiga Tahun
VoxPop – Kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan adalah prioritas pemerintah di tahun ketiga untuk merespon isu sosial kemiskinan dan ketimpangan. Ini sesuai dengan pernyataan Presiden.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK dalam konferensi pers yang bertempat di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.
“Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat”, ujar Menko PMK mengawali paparannya.
Di tahun 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016. Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
“Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2% di tahun lalu terutama di daerah tertinggal.
Sektor pendidikan mencatat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah terdistribusi dengan tepat sasaran kepada lebih dari 17,9 juta siswa. Pemerintah juga telah merehab 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru. Untuk sektor kesehatan, diketahui sebesar 1.643 unit puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2017.
Soal kesejahteraan masyarakat, Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40% masyarakat terbawah. Untuk Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).
“Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25% di awal Pemerintahan menjadi 10,64 % di tahun 2017,” ungkap Menko PMK lagi. Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik. “Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017,” tambah Menko PMK.
