Survei: Yang Tak Suka 212 Pilih Ganjar, Prabowo, dan Ridwan Kamil

Aksi 212
Sumber :
  • VoxPop/M Ali Wafa

VoxPop – Lembaga survei Median menyebutkan, mayoritas masyarakat suka dengan adanya gerakan 212 pada 2016. Gerakan yang dilatari munculnya kasus penistaan agama, dan berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat. 

img_title Survei Ungkap Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Pemerintah Bakal Lakukan Evaluasi

Gerakan ini terjadi pada 2 Desember 2016. Dilatari adanya pernyataan Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama, terkait Surat Al Maidah.

"Ada 28,8 persen suka dengan gerakan 212, dan 20,7 persen tidak suka dengan gerakan 212, dan tidak jawab 50,6 persen," kata Direktur Median, Rico Marbun dalam pemaparannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2020. 

img_title SMRC Catat Kepuasan Publik ke Prabowo Turun, Gerindra Bakal Jadikan Evaluasi

Alasan mereka suka terhadap adanya gerakan 212 yaitu, karena membela Islam, Alquran dan kebenaran sebanyak 8,4 persen, umat Islam bersatu 8,0 persen, serta menegakkan keadilan dan menghukum penista agama sebanyak 2,2 persen. Alasan lain adalah aksi berlangsung damai dan positif 1,9 persen, dan silaturahim umat Islam 1,8 persen. 

Sementara itu, lanjut dia, alasan masyarakat tidak suka dengan gerakan 212 yaitu, adanya kerusuhan dan merusak fasilitas umum 3,7 persen, membuat perpecahan 3,6 persen, dan mengganggu ketenangan masyarakat 3,4 persen. Ada juga yang beralasan terlalu berlebihan dan tidak bermanfaat sebanyak 2,3 persen, berkaitan dengan politik 1,4 persen, dan anarki 0,7 persen. 

img_title Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen, Istana: Kita Kerja, Bukan Cari Survei

Dari hasil survei itu, menurut dia, publik yang suka 212 sebagian besar pilihan politiknya jatuh pada Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Salahudin Uno dalam pilpres saat ini. 

"Publik yang tidak suka 212 sebagian besar memilih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil," lanjutnya. 

Selain itu, Median menyoroti masalah demokrasi. Sebanyak 28,0 persen masyarakat menganggap kualitas demokrasi saat ini baik, dan 25,3 persen menganggap kualitas demokrasi tidak baik, serta yang tidak menjawab 46,7 persen. 

Ada tiga alasan publik menilai bahwa kualitas demokrasi baik. Di antaranya pelaksanaan pemilu secara langsung 34,6 persen, ada kebebasan berpendapat 8,1 persen. dan rakyat semakin cerdas 4,8 persen. 

Sementara itu, tutur dia, alasan masyarakat menilai kualitas demokrasi tidak baik yaitu, korupsi semakin besar 30,4 persen, demokrasi masih gaduh dan ribut 13,9 persen, dan terjadi perpecahan antarmasyarakat 10,3 persen. 

Survei dilakukan pada rentang pekan I-II Februari 2020, dengan melibatkan 1.200 responden. Di mana populasi survei adalah seluruh warga yang memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut