Rieke Diah Pitaloka Diganti, MS Kaban: Yang Perlu Dicopot RUU HIP
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VoxPop – Fraksi PDI Perjuangan mencopot Rieke Diah Pitaloka dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2019-2024. Disinyalir, Rieke dicopot dari jabatan tersebut terkait usulan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) meski belakangan Fraksi PDIP membantah bahwa pencopotan Rieka bukan karena adanya kontroversi RUU HIP.
Baca juga: Dicopot PDIP dari Pimpinan Baleg DPR, Rieke Diah Pitaloka: Tugas Saya Selesai
Mantan Menteri Kehutanan dan eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, menilai pencopotan Rieke sebagai Ketua Panja RUU HIP tidak berpengaruh pada lanjut tidaknya RUU itu. Menurut dia, satu-satunya cara, seharusnya yang dihapus itu RUU HIP.
“Yang perlu dicopot RUU tersebut dari Prolegnas, dan usut tuntas pengusung makar konstitusi,” kata MS Kaban dikutip dari akunnya di Twitter pada Senin, 13 Juli 2020.
Kaban menyerukan agar menolak RUU HIP yang menurut dia bak “memeras” Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.
“Tolak RUUHIP/PIP, kembali ke UUD45 dan Pancasila final. Pemantapan Nilai Dasar Pancasila sumber jati diri NKRI,” lanjut dia.
Sementara Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menegaskan partainya sangat keras menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. Alasannya kata Benny, RUU ini hendak mengubah Pancasila menjadi Ekasila.
“Masih ada juga yg tanya, alasan Demokrat sangat keras menolak RUU HIP, apakah takut komunis yg sudah mati? Saya tegaskan lagi: Demokrat menolak, karena RUU ini hendak mengubah Pancasila menjadi Ekasila. Dasar negara bukan lagi Pancasila tapi Ekasila. Anda setuju? Rakyat Monitor!,” dicuitkan Benny lewat Twitter.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, menjelaskan alasan digantinya Rieke sebagai Wakil Ketua Baleg DPR. Menurut dia, salah satu alasannya karena dibutuhkan rotasi dan menempatkan sosok yang lebih tepat di posisi wakil ketua Baleg DPR.
"Jadi kita memasang the right man in the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi," katanya di Gedung DPR pada Kamis 9 Juli 2020.
