Pemilu Belum Dimulai, Ribuan Hoaks Politik Telah Bertebaran Sepanjang Tahun 2022
- VoxPop/Ismoko Wijaya
VoxPop Politik – Organisasi nirlaba Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) melaporkan menemukan fakta bahwa penyebaran informasi bohong alias hoaks politik makin meningkat menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
"Temuan Mafindo sejak Januari hingga September 2022, sebanyak 1.290 hoaks, hoaks politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2 persen," tulis Mafindo dalam siaran persnya dalam forum Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Jakarta, Rabu, 30 November 2022.
Perlu melawan hoaks secara kolaboratif, kata Mafindo, agar tidak menyebar ke masyarakat dan tidak menurunkan kualitas demokrasi. Karena itulah, Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan berbagai kelompok masyarakat sipil berkomitmen berkolaborasi melawan misinformasi dan disinformasi pada pemilu 2024.
Sejumlah organisasi dan komunitas itu, termasuk Perludem, juga KPU dan Bawaslu,
- VoxPop/Ismoko Wijaya
Sejumlah organisasi dan komunitas itu, termasuk Perludem, juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menandatangani komitmen untuk melawan penyebaran hoaks dalam forum Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2022 di Hotel AOne, Jakarta, Rabu.
Meningkatkan potensi konflik
Berdasarkan pengalaman pada pemilu tahun 2014 dan 2019, hoaks merajalela, menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih, kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. "Dua pemilu presiden plus pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," katanya.
Penyebaran hoaks pada tahun politik perlu diantisipasi secara serius karena terbukti memengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih. Juga "mengurangi peran publik dalam pengawasan pemilu, meningkatkan potensi konflik, mempertajam polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu".
"Polarisasi politik ini berpotensi menyebabkan konflik hingga kekerasan,” katanya, menegaskan.
Sejumlah organisasi dan komunitas itu, termasuk Perludem, juga KPU dan Bawaslu,
- VoxPop/Ismoko Wijaya
Kebutuhan informasi lebih besar
Informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi, kata Adi Marsiela selaku Koordinator Cek Fakta.
Pada masa pemilu, menurutnya, kebutuhan publik mendapatkan informasi yang kredibel jauh lebih besar, di tengah tsunami informasi di internet. Maka peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Apalagi di tengah kecenderungan polarisasi yang telah mengakar sejak pemilu 2014, dia menekankan, jurnalis harus lebih banyak mengutamakan berita dan mendorong debat publik yang sehat tentang rencana program para kandidat atau calon, alih-alih mengamplifikasi perbedaan agama atau isu identitas lainnya.
