Cak Imin: Politik Anggaran Rp3.000 Triliun Indonesia Harus Jelas Hasilnya

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Sumber :
  • tvOnenews.com/Syifa Aulia

Jakarta, VoxPop – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut politik anggaran yang berbasis APBN harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

img_title Istana Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan: Kami Pelajari Dulu, Mohon Waktu

Hal itu disampaikan dalam acara Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juli 2026.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah mulai mengubah arah politik anggaran melalui program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat.

img_title MK: MBG Pakai Anggaran Pendidikan sebagai Cara Pemerintah Penuhi Mandat 20 Persen Dana Pendidikan

“Hari ini kita telah menyaksikan salah satunya yang paling konkret, banyak jembatan-jembatan yang dibutuhkan di berbagai pelosok negeri, tetapi tidak pernah tersentuh oleh anggaran kita,” ujar Cak Imin.

“Dalam tahun ini, insya Allah 5.000 jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati,” lanjutnya.

img_title MK Nilai MBG Penting untuk Penuhi Hak Gizi Rakyat, tapi Harus Punya Anggaran Sendiri

Usai acara, Cak Imin kembali menekankan bahwa anggaran negara harus digunakan secara efektif dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia pun menyinggung nilai APBN yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan anggaran itu harus diikuti oleh arah kebijakan yang jelas, sehingga dapat mengubah kondisi ekonomi nasional.

“Politik anggaran tidak boleh berputar-putar Rp3.000 triliun tidak jelas hasilnya. Beberapa tahun yang lalu Rp1.500 triliun, Rp1.800 triliun, Rp2.000 triliun, Rp2.500 triliun sampai sekarang Rp3.000 triliun. APBN kita harus punya politik anggaran yang jelas,” tegasnya.

Terkait hal itu, Cak Imin menyebut PKB mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun politik anggaran yang tepat sasaran.

tvOnenews.com/Syifa Aulia

Ilustrasi Pendidikan. (Sumber: Istimewa)

MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami

MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.

img_title
VoxPop.co.id
31 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut