Majukan Ekonomi Melalui Pelaku UMKM, Begini Cara PAN
- istimewa
Jakarta – Partai Amant Nasional (PAN) terus konsisten mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Tanah Air, termasuk Jakarta. Partai berlambang matahari ini melakukan hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki peran penting untuk memajukan ekonomi.
Tokoh pelaku UMKM Jakarta, Asih Suwarni mengatakan pihaknya merasakan adanya dorongan dari PAN untuk pelaku UMKM agar bisa meningkatkan usaha. Adanya aksi konkret ini membuat PAN semakin menjadi partai politik yang memberikan perhatian penuh terhadap UMKM.
"PAN banyak mendorong kami sebagai pelaku UMKM untuk bisa menciptakan hal baru demi kemajuan ke depan agar bisa mewujudkan kesejahteraan bagi kami yang sangat minim perhatian ini," kata Asih.
Bendera Partai Amanat Nasional (PAN). Foto ilustrasi.
- VoxPop.co.id / Eduward Ambarita
Dia mengatakan dorongan yang diberikan PAN untuk pelaku UMKM di Jakarta seperti memberikan wawasan penggunaan media bagi UMKM, memberikan modal untuk pelaku usaha kecil, dan menyediakan ruang untuk usaha. Kehadiran dorongan dari PAN ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat jadi lebih baik.
"Saya selaku pelaku UMKM sangat berterima kasih kepada PAN karena memberikan perhatian penuh kepada kami. Semoga ke depannya PAN bisa menjadi partai politik yang terus memberdayakan UMKM di seluruh Tanah Air," ungkap Asih.
Di samping itu, PAN juga mendorong para pelaku UMKM lokal menghasilkan produk secara kualitas. Pasalnya, PAN sangat yakin produk dari UMKM Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni dan tak kalah saing dengan produk luar negeri.
Tambahan informasi, PAN memiliki gagasan terhadap UMKM di Jakarta untuk tumbuh mengambil peran meningkatkan ekonomi daerah. Gagasan PAN tersebut adalah menggaet generasi muda untuk pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital yang memiliki peran besar bagi usaha.
Ekonomi RI Tumbuh 5,29% Kuartal II-2026, BI Pede Sesuai Target hingga Akhir Tahun
Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah.
