Amanat Ketum PKB Cak Imin, Rakyat Papua Harus Punya Jalur Perjuangkan Kesejahteraan
- istimewa
Sorong - Petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili Ketua DPP Halim Iskandar terbang ke Sorong, Papua Barat Daya. Agenda Gus Halim, sapaan akrabnya melantik pengurus tingkat Provinsi hingga Kabupaten Badan Persaudaraan Antariman (Berani) se-Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan itu, hadir juga Ketua Umum DPP Berani, Lorens Manuputty. Dalam pidatonya, Gus Halim menyampaikan Indonesia bukan negara Islam tapi negara Pancasila.
Dia menyebut sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama atau NU sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia bukan negara Islam.
"NU sudah clear sejak sebelum Indonesia Merdeka bahwa bukan sebagai negara Islam, maka jika ada yang menyebut Indonesia ini sebagai negara Islam maka dia harus berhadapan dengan PKB," kata Gus Halim, dalam keterangan resmi PKB dikutip pada Jumat, 17 November 2023.
Ketua DPP PKB Halim Iskandar lantik pengurus BERANI se Papua Barat Daya.
- istimewa
Dia pun berpesan keberadaan Berani di Papua Barat Daya sebagai bukti kehadiran DPP PKB dalam menjawab persoalan di Papua. Ia bilang kehadiran Berani di Papua juga sebagai jalur untuk berikan kesempatan rakyat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.
Menurut Gus Halim, isu kesejahteraan rakyat Papua juga seperti amanat yang disampaikan Ketua Umum PKB sekaligus calon Wakil Presiden RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Isu besar Papua adalah soal kesejahteraan, kehadiran Berani di tanah Papua dapat sebagai saluran warga Papua seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin iskandar yang juga Calon Wakil Presiden 2024," jelas Gus Halim.
Sementara, Ketua Umum DPP Berani, Lorens Manuputty menyampaikan pihakya merupakan Badan Otonom PKB yang diberikan mandat untuk menghimpun kekuatan komunitas lintas iman. Ia menuturkan, dengan Berani juga sebagai bentuk kehadiran PKB di bumi Papua dalam menjalankan visi besar yang disampaikan pendiri partai yaitu Abdurahman Wahid alias Gus Dur.
Menurut dia, Gusdur dalam membangun PKB selalu mengedepankan rasa toleransi beragama.
"Jika tidak ada PKB dan Gusdur saat itu jadi Presiden RI, maka bisa saja umat Tionghoa tidak bisa menjalani secara bebas hari raya Imlek dan agama Konghucu secara legal negara mengakui," ujar Lorens.
