BRIN: Politik Identitas sedang Tidur Pada Pemilu 2024 tapi Bisa Bangkit Lagi

Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memandang politik identitas tidak lagi ramai dan menjadi perbincangan publik yang berisik dalam pemilihan umum tahun ini atau Pemilu 2024.

img_title Bahlil Dorong Masyarakat Daerah Lebih Aktif Terlibat Pengelolaan Tambang

"Tahun 2024 ini sepertinya politik identitas sedang tidur," kata Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Ahmad Najib Burhani dalam acara "Political Outlook 2024" di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.

Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, kata Ahmad, politik identitas yang identik dengan istilah cebong, kampret, buzzeRp, kadrun, dan sebagainya ramai di berbagai media sosial maupun kehidupan nyata masyarakat.

img_title Jokowi ke Kader PSI: Percuma Punya Struktur Partai Tapi Cuma Formalitas

Unjuk Rasa Hasil Pemilu 2019

Photo :
  • VoxPop/M Ali Wafa

Namun, pada Pemilu 2024, politik identitas tersebut tidak banyak ditemukan dalam pertarungan atau perdebatan antara calon presiden dan calon wakil presiden.

img_title Polda Metro Soal Ramai Mal Pasang Pagar Besi: Jangan Kita Berasumsi

Menurut Ahmad, kondisi yang cenderung tenang dalam Pemilu 2024 bukan berarti politik identitas itu mati. "Bisa saja itu nanti mungkin dipakai lagi atau bangkit lagi ketika ada isu atau ada kasus tertentu," ujarnya.

Dia mengingatkan, politik identitas merupakan bagian dari social cleave atau sebagai social foodlines, seperti etnis, agama, wilayah, dan sebagainya yang bisa membuat retak masyarakat.

Meski demikian, imbuh Ahmad, politik identitas adalah sesuatu yang berpotensi menjadi kekayaan, kekuatan, dan kelebihan sebuah negara dengan keragaman yang ada dan dimiliki terkait dengan agama maupun etnisitas. (ant)

Gedung BRIN.

BRIN Sebut Aturan Pembatasan Nikotin Tembakau Butuh Riset Puluhan Tahun

Wacana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk membatasi kadar nikotin dan tar pada produk tembakau mendapat sorotan.

img_title
VoxPop.co.id
3 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut