Respons Bahlil Soal Petisi Civitas Akademika untuk Jokowi

Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menanggapi petisi mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan para civitas akademika, baik Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Indonesia (UI).

Baca Juga

Rekrut 10 Ribu Kader Muda, PP AMPG Hadiahi AMPG DKI Jakarta Mobil Pembersih Rumah Ibadah

Menurut dia, kampus merupakan lembaga independen. “Setiap warga negara mempunyai hak politik dan punya hak juga untuk berpendapat dan punya preferensi terhadap pilihan poltik. Yang saya pahami, kampus itu adalah lembaga independen yang mempunyai tri dharma perguruan tinggi, dan kebebasan itu harus sama-sama menghargai,” kata Bahlil di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Namun, Bahlil mempertanyakan demokrasi apa yang tengah dilanggar oleh Presiden Jokowi hingga para civitas akademika mengeluarkan petisi tersebut. Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.

Baca Juga

Bahlil Ungkap Biang Kerok Pemadaman Listrik di Kalimantan: Ada Masalah Pemeliharaan



Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Photo :

• VoxPop/Anisa Aulia

“Emang demokrasi apa yang sedang kita langgar? Apakah ada pelanggaran demokrasi? Silakan aja ini kan pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi. Ini kan asumsi,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

Baca Juga

Prabowo Minta Harga BBM Subsidi Tak Naik, BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Mentah Dunia

Selanjutnya, Bahlil melihat ciri-ciri dalam pertarungan kalau orang sudah kalut dan merasa dukungan elektoral sudah tidak signifikan, itu membuat alibi banyak masalah. Contoh, kata dia, pemakzulan dan etika.

“Contoh dulu pemakzulan. Contoh dulu etika. Contoh dulu sekarang bilang koalisi pasangan tertentu dengan yang lainnya, 01 dan 03 katakanlah begitu. Abis itu enggak mempan bikin lagi pilihan nomor berapa lagi. Udahlah, tunggu 14  Februari aja. Insya Allah barang ini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menanggapi adanya petisi yang dilakukan serentak oleh civitas akademika berbagai kampus yang mengkritik Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menghormati aspirasi dari masyarakat termasuk civitas akademika.

Adapun, petisi disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 2 Februari 2024.

Petisi Bulak Sumur dan UII buat Jokowi 

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika di Universitas Gajah Mada (UGM) yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumn, prihatin dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Halaman Selanjutnya

Mereka menyesalkan tindakan menyimpang tersebut justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga alumni UGM itu. Lewat 'Petisi Bulaksumur' komunitas akademik UGM mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Joko Widodo untuk kembali kepada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial.