Surat Suara Berpotensi Disalahgunakan jika Tak Digunakan Memilih, Menurut Analis Politik

Pengamat politik Hendri Satrio
Sumber :

Jakarta - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa jika hak suara dalam Pemilu 2024 tidak dipakai maka berpotensi untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

img_title Bantah Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Tagih Pajak, Purbaya: Mereka Juga Enggak Ngerti!

Karena itu, menurutnya, masyarakat bisa berkontribusi untuk mencegah kecurangan dengan ikut memilih atau menggunakan hak suaranya, sehingga kertas suara yang ada tidak disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu pihak.

"Pemilih bisa membantu untuk mencegah kecurangan. Kalau hak suara tidak dipakai, maka ada potensi digunakan untuk kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menguntungkan salah satu pihak," kata Hensat, begitu ia karib disapa kepada awak media di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.

img_title Masyarakat Bisa Mulai Daftar Jadi Peserta Upacara HUT ke-81 RI di Istana Hari Ini, Cek Syaratnya!

Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VoxPop/M Ali Wafa

Penting bagi masyarakat, dia mengingatkan, untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), agar potensi tindakan curang bisa diminimalisasi.

img_title Masuk Bulan Agustus, Polri Pastikan Tak Ada Gangguan Kamtibmas di Pusat Ekonomi Nasional

Menurut Hensat, satu suara dari pemilih sangat menentukan untuk arah kebijakan pemerintah ke depan. Ikut memilih, lanjut dia, merupakan salah satu kontribusi aktif masyarakat dalam berpolitik, sehingga membantu menegakkan proses demokrasi di Indonesia.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Itu menambahkan, jika pemilik suara tidak menggunakan hak suaranya, maka orang-orang yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat bisa saja akan terpilih untuk menentukan nasib Indonesia ke depan.

Selain itu, kata dia, dengan selektif memilih akan mendalami visi dan misi yang ditawarkan, sehingga diyakini akan menentukan pilihan terbaik untuk bangsa dan negara.

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kemenhut Marcus Octavianus Susatyo (tengah)

Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat

Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.

img_title
VoxPop.co.id
5 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut