Hasto PDIP Jawab Tudingan Jadi Penghambat Pertemuan Jokowi-Megawati

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, yang menyebut dirinya sebagai penghambat pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi hingga Prabowo Subianto.

img_title Kadin Kalteng Dukung Prabowo Pangkas BUMN Bermasalah: Bawa Angin Segar Iklim Investasi

Menurutnya, Megawati memilih bertemu dengan pengurus anak ranting partai terlebih dahulu pada momen lebaran, sebagai bentuk sikap kenegarawanan. 

"Ya, Bung Noel kan enggak tahu, bagaimana Ibu Mega memiliki sikap kenegarawanan dan apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting-ranting?” ujar Hasto di Markas Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. 

img_title Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Anutin dari Lanud Halim

Ia pun menjelaskan bahwa jika para pengurus ranting partai menjadi benteng bagi Megawati. Apalagi, kata dia, dengan sistem partai di PDIP saat ini menghasilkan figur-figur mumpuni yang berlatarbelakang rakyat biasa. 

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
img_title Prabowo Minta Harga BBM Subsidi Tak Naik, BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Mentah Dunia

"PDI Perjuangan mengadakan sekolah partai, sehingga munculah Eri Cahyadi, yang merintis karir dari ASN, menjadi Wali Kota di Surabaya, muncul Bu Ita menjadi Wali Kota Semarang, Pak Abdullah Azwar Anas jadi Bupati dua periode di Banyuwangi itu dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto. 

"Rano Karno dari kalangan artis, tapi punya suatu keberpihakan terhadap budaya bangsa. Bisa menjadi Gubernur. Pak Djarot Saiful Hidayat seorang dosen, bisa jadi Wali Kota Blitar dua periode. Begitu banyak dari kalangan rakyat biasa yang bisa jadi kepala daerah," sambungnya.

Hasto menegaskan Jokowi telah dilahirkan oleh PDIP. Namun, lanjut dia, kondisinya saat ini sistem kaderisasi tersebut justru sedang terancam. Sebab, saat ini politikus yang bisa menduduki kursi kepala daerah tak lagi harus melalui proses meritokrasi asalkan memiliki uang. 

"Nanti yang jadi pimpinan adalah mereka yang punya uang, mereka yang punya akses terhadap hukum sehingga hukum bisa dilanjutkan menjadi alat intimidasi, apakah itu yang kita inginkan? Maka ini adalah sisi gelap demokrasi kita yang harus kita selamatkan," ujar Hasto. 

"Maka mengapa ibu Mega sampai menjadi Amicus Curiae, sebagai warga negara Indonesia dan kemudian menulis dengan perasan pikiran agar habis gelap benar benar terbitlah terang," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut