Bamsoet Mangkir Panggilan MKD DPR

Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VoxPop/M Ali Wafa

VoxPop – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis, 20 Juni 2024.

img_title Momen Tangan Gibran Ditarik Ketua MPR saat Sedang Ngobrol, Begini Kata Muzani

Politikus Golkar itu sedianya dipanggil MKD untuk dimintai penjelasan terkait pernyataannya perihal wacana Amandemen UUD 1945. 

Ketua MKD, Adang Daradjatun, mengatakan Bamsoet beralasan tidak bisa hadir memenuhi panggilan MKD lantaran padatnya kegiatan.

img_title PDIP Heran Muzani Diutus Hadiri Pemakaman Ali Khamenei: MPR dan Presiden Sama-sama Lembaga Tinggi Negara

“Sehubungan padatnya agenda kegiatan selaku Ketua MPR RI yang sudah terjadwal sebelumnya, kami tidak dapat menghadiri panggilan sidang untuk menyampaikan keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2024,” kata Adang membacakan surat Bamsoet, Kamis, 20 Juni 2024.

img_title Ketua MPR RI: Final Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat Bakal Diulang

Dalam surat tersebut, terang Adang, Bamsoet menyatakan menghormati panggilan sidang yang dilayangkan oleh MKD.  “Bahwa kami prinsipnya menghormati surat panggilan sidang yang dikirimkan oleh pimpinan MKD,” demikian surat Bamsoet yang dibacakan Adang. 

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azhari, atas dugaan pelanggaran kode etik pada 6 Juni 2024 lalu. 

Azhari melaporkan Bamsoet ke MKD karena pernyataan mantan Ketua DPR itu di media yang mengklaim bahwa semua fraksi partai politik telah setuju untuk mengamandemen UUD 1945.

"Atas pernyataan saudara (Bamsoet) di media online yang menyatakan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya," demikian keterangan dalam undangan pemanggilan Bamsoet.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kantor BPK, Jakarta Pusat

Ketua MPR Ahmad Muzani Sebut MA Masih Kekurangan 1.600 Hakim

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan Mahkamah Agung masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

img_title
VoxPop.co.id
14 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut