Kisruh Persepi, Guru Besar UPI Pertanyakan Independensi Dewan Etik
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta, VoxPop – Usai Persepi atau Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, menjatuhi hukuman kepada Poltracking Indonesia yang disusul keluarnya lembaga itu, sejumlah lembaga lain seperti Parameter Politik Indonesia atau PPI dan Voxpol Center Research and Consulting, melakukan hal serupa. Walau yang bersengketa sebenarnya adalah Poltracking saja terkait beda hasil survei Pilkada Jakarta.
Menyikapi polemik tersebut, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi, menyoroti persoalan ini pada sisi Persepi. Sebab perbedaan survei yang dipersoalkan dari hasil di Jakarta, tetapi di daerah lain juga menurutnya ada yang berbeda tapi tidak disoal.
"Kalau Jakarta itu Poltracking beda jauh dari yang lain-lain dengan memenangkan Ridwan Kamil, itu sama kasusnya dengan Jawa Tengah di mana SMRC, Kompas, LKPI itu memenangkan Andika-Hendrar. SMRC dengan Litbang Kompas tipis, tapi LKPI itu menang jauh, tapi enggak diapa-apain," kata Prof Karim saat dikonfirmasi, Kamis 11 November 2024.
"Pertanyaannya, kalau yang jomplang itu yang menyebabkan Poltracking diperiksa, lalu mengapa LSI Denny JA tidak diperiksa? Kan sama-sama anggota Persepi. Maksud saya, saya setuju ada penegakan etik dari para polster ini," lanjutnya.
Menurutnya, saat hasil survei itu diekspos ke publik maka bukan lagi menjadi masukan dari kandidat. Dia tidak mempersoalkan keberadaan dewan etik yang memeriksa. Tetapi menurutnya tetap harus netral dan objektif, serta tidak berpihak.
“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak. Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," jelasnya.
Menurutnya perlu bagi Persepi untuk memberi penjelasan secara terbuka ke publik. Terutama terkait dengan putusan kalau apa yang telah dijatuhkan itu adalah bentuk independensi, terbebas dari kepentingan manapun.
"Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling penting menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan. Mereka harus menyatakan mereka tak punya kepentingan dengan lembaga survei manapun, itu yang penting," jelasnya.
