Di Markas PBB, Pinka Haprani DPR Singgung Tantangan Perjuangkan Kesetaraan Gender
- Istimewa
Jakarta, VoxPop - Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menghadiri sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat (AS). Anggota BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari alias Pinka Haprani dapat kesempatan bicara di forum PBB.
Pinka menyoroti masih banyaknya tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Momen itu disampaikan Pinka bersama sejumlah anggota BKSAP DPR RI mengikuti sidang Komite Status Perempuan ke-69 untuk sesi parlemen di markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini bersama Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini tepat waktu,” kata Pinka Haprani, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 16 Maret 2025.
Saat sidang sesi 1, delegasi parlemen negara-negara global yang hadir membahas partisipasi perempuan dalam politik. Hal itu dengan target representasi perempuan yang lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara.
Di forum tersebut, Pinka mengatakan tema yang diambil dalam sidang kali ini sangat relevan. “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini,” jelas Pinka.
Anggota DPR Fraksi PDIP Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
- Istimewa
Dia menceritakan perjuangan RA Kartini agar perempuan mendapatkan hak yang tak adil di era penjajahan kolonialisme Belanda.
“Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” tutur Cicit Bung Karno itu.
Menurut dia, sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, demikian pula sudah 30 tahun berlalu sejak Deklarasi Beijing, tapi kesetaraan gender tetap jadi isu yang belum terselesaikan.
“Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki. Maka tindakan afirmatif sangat penting dalam mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan perempuan,” ujar Anggota Komisi XI DPR itu.
Lebih lanjut, Pinka mengatakan anggota parlemen harus memaksimalkan pengawasan legislasi dan fungsi anggaran untuk mempromosikan mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya atau tantangan terhadap isu kesetaraan gender, kami DPR RI ingin menyoroti tiga tindakan transformatif yang diambil oleh Parlemen Indonesia,” ujar politikus PDIP itu.
