Golkar Soroti Sistem Pemilu RI, Sarmuji: Kita Perlu Berpikir Matang dan Objektif
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta, VoxPop - Sistem proporsional terbuka dalam pemilu Indonesia jadi sorotan karena dinilai mendorong tingginya biaya politik. Selain itu, proporsional terbuka juga dianggap memunculkan maraknya praktik politik uang.
Hal itu jadi perhatian Fraksi Golkar di DPR yang menyoroti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu Indonesia. Sistem pemilu itu dibahas dalam focus group discussion bertajuk 'Sistem Pemilu' yang diselenggarakan di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai sistem proporsional terbuka yang kini diterapkan sejatinya merupakan respons terhadap persoalan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup. Namun, ia menekankan sistem terbuka juga menuai kritik karena dianggap memunculkan biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu; today's problem come from yesterday's solution," kata Sarmuji.
Dia menuturkan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup perlu diteliti. "Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu, atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” jelas Sarmuji.
Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).
- VoxPop/M Ali Wafa
Sarmuji bilang penting melakukan diagnosis yang akurat sebelum mengambil kebijakan perubahan sistem. “Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita perlu berpikir matang dan objektif,” lanjut Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar itu.
Pun, ia mencontohkan anggota DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin yang berhasil terpilih melalui sistem terbuka dengan biaya relatif rendah. Menurut dia, hal itu menunjukkan generalisasi atas sistem terbuka perlu ditelaah lebih jauh.
Sementara, hadir dalam diskusi yaitupeneliti Pusat Penelitian Politik BRIN Muh Nurhasim menyampaikan pandangannya soal sistem pemilu campuran yang memungkinan untk diadopsi oleh Indonesia.
Nurhasim mengaku sudah sering menyuarakan rekomendasi penggunaan sistem pemilu campuran atau paralel. Menurut dia, hal itu sebagai solusi untuk mengatasi beberapa persoalan sistem pemilu yang ada di Indonesia, seperti multipartai ekstrem.
