Waketum Golkar Nilai Cara Dedi Mulyadi Didik Anak Nakal di Barak Militer Perlu Kajian Lagi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Fajar Ramadhan

Jakarta, VoxPop - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai perlu ada kajian mendalam terkait kebijakan anak nakal yang dikirim ke barak militer. Kebijakan itu dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

img_title Pemprov Jabar Ambil Alih Pelaksanaan MTQ Jabar 2026

"Iya perlu itu (kajian mendalam). Jadi tidak semua misalkan masuk gitu loh. Tetapi kan ada memang kriteria-kriteria yang buat masuk di situ sebagai bagian daripada proses itu," kata Idrus Marham kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 15 Mei 2025.

Mantan Sekjen Partai Golkar itu menjelaskan, bahwa perlu adanya analisis terkait penyebab kenakalan anak-anak. Idrus mencotohkan, orang berbuat tindak pidana dipicu oleh kemiskinan.

img_title Janjikan Hadiah, Dedi Mulyadi Minta Warga Lapor hingga Viralkan Peredaran Tramadol di Jabar

"Tetapi kan perlu ada analisis, kenakalannya dia kenapa. Kan semua adalah latar belakang, perlu ada kajian. Iya kan? Sama aja misalkan ada orang berbuat pidana bisa saja karena memang dia miskin akhirnya dia apa-apa," jelas politisi yang sempat menjadi Menteri Sosial itu. 

Di sisi lain, Idrus menilai barak militer bisa menciptakan kedisiplinan dari anak-anak agar mentalnya kuat

img_title Cegah Manuver Organisasi, Said Aldi Dorong Munas AMPI Dipercepat

"Tetapi misalkan masuk ke ditangani oleh militer dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan. Ya bagaimana agar supaya mental dan lainnya itu bisa saja. Tetapi ini kan tidak permanen. Kan gitu loh nanti ada ukuran-ukuran juga yang perlu kita buat sedemikian rupa," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan heboh yang "menyekolahkan" siswa Jabar bermasalah di barak militer. kebijakan itu diberlakukan Dedi mulai 2 Mei 2025.

Dedi bilang kebijakan ini untuk mendidik karakter anak. Menurut dia, kebijakan itu akan mulai dijalankan di beberapa wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan. Program itu termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.

Ilustrasi membaca Alquran.

Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Apresiasi Keputusan Pemprov Selenggarakan Langsung MTQ Jabar

Acara tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan minat generasi muda dalam membaca dan menghayati Al-Quran. MTQ juga menjadi media dakwah Islam yang pererat persaudaraan.

img_title
VoxPop.co.id
3 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut