Moratorium Pemekaran Daerah, DPR: Alasan Klasik Pemerintah

Meski demikian, Pemerintah selama tiga tahun ke depan hanya akan mempersiapkan daerah-daerah yang akan dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga

Kalla: Anggaran Kita Naik, Tapi Laju Pembangunan Rendah

DPR Minta Pemerintah Segera Sahkan DOB Kabudaya

21 desa dalam sengketa batas negara dengan Malaysia berstatus OBP.

VoxPop.co.id

25 November 2016