Tahun 2016, Fadli Zon Soroti Tenaga Kerja Ilegal China di RI
- VoxPop.co.id/Muhamad Solihin
"Sesudah reformasi politik kita kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, karena sepanjang tahun 2016, dan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan," katanya.
Fadli menambahkan selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal China yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016, juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah. Politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor.
Banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah, yang kini mencapai empat belas jilid, dan belum akan selesai, semangatnya hanyalah untuk memangkas aturan sesuai kepentingan investor semata.
Persoalannya adalah, mengutip data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) RI tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun.
Hal itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
"Dulu, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk," tegasnya.
Cek Fakta: Tentara Merah Partai Komunis China Menyamar di Indonesia
Mereka adalah warga negara China yang bekerja di Indonesia.
