UKP Pancasila Bisa Jadi Alat Pemenangan Partai Tertentu?
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VoxPop.co.id - Mantan Staf Khusus Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai presiden, Andi Arief, mengkritisi keberadaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Menurutnya, lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi itu bisa disalahgunakan.
"UKP Pancasila hanya akan jadi akal-akalan," kata Andi melalui akun Twitternya, @andiariefaa, dikutip VoxPop.co.id, Kamis, 8 Juni 2017.
Andi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan UKP Pancasila digunakan untuk kepentingan politik.
"Hanya akan menjadi alat pemenangan partai tertentu, mereka bisa masuk ke RT/RW atas nama Pancasila," lanjut Andi.
Presiden Joko Widodo membentuk sebuah lembaga baru yang fokus atau bidang kerjanya secara khusus berhubungan dengan Pancasila yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ada 10 tokoh politik, nasional, agamawan, akademisi sampai pengusaha yang dipercaya mengisi lembaga tersebut.
Struktur organisasi untuk sementara ini masih sederhana. Terdiri dari Dewan Pengarah dan seorang ketua. Belum ada wakil-wakil ketua, koordinator bidang-bidang tertentu, atau para stafnya.
Mereka yang menjadi Dewan Pengarah antara lain mantan Presiden yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Korps Alumni HMI Mohammad Mahfud MD.
Kemudian, Ketua PBNU Said Aqil Siradj, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif, Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Rais 'Aam PBNU Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, mantan Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan pemimpin di perusahaan GarudaFood Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto. Sedangkan yang menjadi ketua adalah akademisi, tokoh intelektual, Yudi Latief.
Pengangkatan para figur yang populer dan memiliki pengaruh di masyarakat itu mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2017 tentang pengangkatan Pengarah dan Kepala UKP PIP. Lalu, upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 7 Juni 2017.
UKP Pancasila hanya akan jadi akal2an, Hanya akan menjadi alat pemenangan partai tertentu, mereka bisa masuk ke RT/RW atas nama Pancasila.
— Andi Arief (@andiariefaa)
Saya khawatir dokter salah diagnosa, Pancasila sebagai obat bisa keliru. Karena persoalan yang menjadi tuntutan rakyat adalah keadilan.
— Andi Arief (@andiariefaa)
Pemanfaatan AI Disebut Harus Berpedoman dengan Nilai Pancasila
Kecerdasan artifisial alias AI, disebut harus dimanfaatkan sesuai nilai-nilai Pancasila, sebagai panduan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
