BP Tapera Bakal Buka Tabungan Non-ASN, BTN Genjot Pembiayaan Perumahan
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
VoxPop – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berencana membuka program penabung non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada semester II-2021. Program itu bisa diikuti oleh pekerja swasta, informal, dan mandiri, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan, dengan program itu maka para pekerja non-ASN bisa menjadi peserta BP Tapera. Kemudian setelah satu tahun menjadi penabung, baru ada kemungkinan bisa mengajukan fasilitas kredit perumahan.
"Untuk teman-teman pekerja swasta, informal khususnya pekerja mandiri, kami akan membuka kesempatan untuk menjadi penabung. Mungkin pada semester kedua (tahun ini), kami akan mulai membuka program penabung non-ASN," ujar dalam seminar daring di Jakarta, Kamis 18 Maret 2021.
Baca juga: Karyawan Pegadaian Surati Jokowi Tolak Holding Ultra Mikro, Ini Isinya
Merespons hal tersebut PT Bank Tabungan Negara Tbk menegaskan, siap mendukung BP Tapera guna mempercepat penyediaan hunian layak huni non-ASN tersebut. Khususnya bagi sekitar 9,1 juta MBR di Indonesia yang diantaranya memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta.
Direktur Utama BTN Haru Koesmarhargyo mengatakan, kelompok MBR dengan penghasilan di bawah Rp4 juta tersebut mendominasi porsi backlog saat ini. Sementara kapasitas penyediaan perumahan untuk segmen MBR belum dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Dia menegaskan, dengan infrastruktur, jaringan ke mitra pengembang, dan pengalaman yang dimiliki dari sisi pembiayaan, BTN berkomitmen penuh mendukung program rumah nasional. Hingga saat ini, BTN pun tengah menggodok skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mendukung program Tapera.
“Target kami adalah dapat memberikan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Program Satu Juta Rumah milik Pemerintah,” ujar Haru di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Banking BTN Hirwandi Gafar menuturkan, untuk dapat menyediakan perumahan bagi kelompok MBR tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif. Beberapa upaya tersebut meliputi ketersediaan lahan dan bangunan yang efisien namun berkualitas.
Hirwandi menambahkan, diperlukan juga prasarana dan sarana umum yang memadai, serta insentif untuk pembiayaan konstruksi untuk menyediakan rumah bagi para MBR.
