Investasi Pemerintah Capai Rp3.173,1 T di BUMN hingga Lembaga Asing
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.
VoxPop – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Pemerintah telah menggelontorkan investasi hingga ribuan triliun ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLu) hingga Lembaga Keuangan Internasional.
Dia mengungkapkan, selama periode 10 tahun terakhir, 2010-2020 pemerintah telah menggelontorkan Rp3.173,1 triliun dalam bentuk investasi jangka panjang. Terdiri dari investasi permanen Rp3.031 triliun dan non permanen Rp142,1 triliun.
"Ini adalah penyertaan dan investasi permanen Pemerintah," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin, 8 November 2021.
Baca juga: Usai Dikunjungi Jokowi, Total Investasi UEA ke Indonesia Jadi Rp641 T
Sri pun merincikan, untuk dana yang digelontorkan dari investasi permanen ini mengucur ke BLu senilai Rp8 miliar. Kemudian lainnya seperti ke BI, LPS, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maupun BPJS mencapai Rp627,7 triliun.
Paling besar dikatakannya mengucur ke Kepemilikan Modal Pemerintah Rp2.403,3 triliun yang mengalir langsung ke BUMN senilai Rp2.343,3 triliun, Badan Usaha Lainnya Rp33,4 triliun dan Lembaga Keuangan Internasional Rp26,5 triliun.
Sri pun membedah khusus investasi ini untuk di BUMN. Kata dia, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode sepuluh tahun terakhir ini telah mencapai Rp201,8 triliun, laba yang ditahan Rp2.038,3 triliun dan dividen Rp420,1 triliun.
Sri Mulyani Hadiri Sidang Tahunan MPR RI
- Dok Pemberitaan Parlemen
"Sehingga nilai dari kepemilikan modal Pemerintah di BUMN mencapai Rp2.343,3 triliun itu periode 2010-2020," tegas Sri.
Menurutnya, investasi ini terus tumbuh dari semula pada 2010 sebesar Rp523,3 triliun menjadi Rp2.343,3 triliun untuk BUMN pada 2021. Sedangkan Badan Usaha Lainnya dari Rp3,9 triliun menjadi Rp33,4 triliun dan Lembaga Keuangan Internasional turun dari Rp34,6 triliun menjadi Rp26,5 triliun.
"Kecuali untuk Lembaga Keuangan Internasional karena pengalihan pencatatan IMF kepada BI sesuai PP 97/2015 yang menunjukkan peningkatan value yang dimiliki Pemerintah, jadi yang IMF ini bergeser ke BI," papar dia.
Adapun rincian untuk investasi non permanen yang sebesar Rp142,1 triliun, Sri mengatakan, mengucur ke dana bergulir sebesar Rp52,9 triliun dan non permanen lainnya Rp89,2 triliun.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
