Nilai Tukar Petani Februari 2022 Naik 0,15 Persen
VoxPop – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen dari bulan Januari 2022 menjadi 108,83. Peningkatan tertinggi NTP ada pada hortikultura atau budidaya tanaman kebun.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto menuturkan, NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani, dengan indeks harga yang dibayarkan petani. Adapun NTP hortikultura naik sebesar 0,28 persen.
“Kenaikan ini disebabkan karena, indeks yang diterima petani hortikultura ini mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen lebih besar dari kenaikan indeks yang dibayarkan oleh petani hortikultura tersebut yang meningkat 0,15 persen,” jelas Setianto pada telekonferensi, Selasa 1 Maret 2021.
Ilustrasi inovasi hortikultura.
- ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Adapun untuk komoditas dominan yang memengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani adalah bawang merah dan cabai merah. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terdalam, yaitu peternakan.
Pada peternakan penurunan sebesar 1,02 persen. Hal itu disebabkan indeks yang diterima mengalami penurunan sebesar 0,94 persen. Sementara indeks yang dibayarkan mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen.
“Kemudian untuk komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks yang diterima oleh peternak ini adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras,” ujarnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) kenaikan tertinggi ada pada hortikultura sebesar 1,64 persen.
“Karena indeks yang diterima pertanian hortikultura ini mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen ini lebih besar dari kenaikan untuk penambahan barang modal sebesar 0,59 persen,” terangnya.
Setianto mengatakan, bibit bawang daun menjadi komoditas yang dominan dalam menghambat kenaikan penambahan barang modal. Adapun untuk penurunan terdalam ada pada peternakan sebesar 1,10 persen.
Pemerintah Wajibkan Industri Gula Punya Kebun Tebu Sendiri, Asosiasi Petani Buka Suara
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai, aturan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
