Tambal Defisit APBN 2022, Pemerintah Lakukan Pembiayaan Utang Rp 688 Triliun
- Anisa Aulia/VoxPop.
VoxPop Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sepanjang 2022 Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang hingga Rp 688,5 triliun. Hal itu untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belanja negara sebagai shock absorber.
Realisasi pembiayaan utang tersebut tercatat turun 20,9 persen dibandingkan tahun 2021. Angka itu juga jauh lebih kecil dari asumsi utang dalam Perpres Nomor 98/2022 yang ditetapkan sebesar Rp 943,7 triliun.
“Ini artinya defisit kita jauh lebih kecil sehingga kita tidak perlu menerbitkan surat utang sebesar yang tadinya direncanakan di awal, yang mana di Perpres disebutkan Rp 943,7 triliun dan realisasinya di Rp 688,5 triliun atau 73 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 3 Januari 2023.
Ilustrasi utang publik Indonesia
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sri Mulyani merinci, realisasi pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 658,8 triliun. Itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan rencana awal sebesar Rp 961,4 triliun pada Perpres 98/2022. Kemudian, pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman sebesar Rp 29,7 triliun.
“Dilihat dari pembiayaan ini, kita dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali dari pembiayaan utang dan penerbitan surat utang yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama antara Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan melalui burden sharing, sudah resmi berakhir.
Sri Mulyani menuturkan, sepanjang 2022 pembelian SBN oleh BI berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) I mencapai Rp 49,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari pembelian surat utang negara (SUN) sebesar Rp 25,2 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 23,9 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, BI melalui SKB III juga telah membeli SBN sebesar Rp 224 triliun melalui private placement. Dalam hal ini terdiri atas pembelian SUN sebesar Rp 207,4 triliun dan SBSN sebesar Rp 16,6 triliun.
DPR Ingin Putusan MK soal Anggaran MBG Berlaku Tahun 2027
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta putusan MK soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan dapat diterapkan mulai 2027
