Otak-atik Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Duitnya dari Mana?
- Istimewa
Jakarta - Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengungguli hasil perhitungan cepat (quick count) pada Pemilu 2024. Berbicara mengenai salah satu janjinya saat kampanye, yakni program makan siang gratis, Prabowo pun sepertinya tidak main-main dengan niatnya tersebut.
Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran yang fantastis untuk merealisasikan program makan siang gratis kepada 82,9 juta jiwa masyarakat Indonesia setiap harinya. Anggaran makan gratis ini ditaksir mencapai Rp450 triliun per tahun.
Kemudian muncul pertanyaan publik dari mana alokasi anggaran sebesar itu untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran?
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih putar otak merealisasikan program makan gratis. Mulai dari efisiensi anggaran, refocussing anggaran hingga peningkatan rasio pajak.
Pidato Prabowo-Gibran Mengawal Suara Rakyat
- VoxPop/M Ali Wafa
1. Anggaran Subsidi BBM
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, guna mewujudkan program itu, pemerintahan Prabowo ke depan akan menyesuaikan anggaran
subsidi BBM dan LPG pada bulan berjalan.
Dia berpendapat, ada sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun anggaran pemerintah yang kini dimanfaatkan untuk mensubsidi BBM dan LPG. Menurutnya, anggaran subsidi BBM tersebut lebih dimanfaatkan masyarakat mampu berpenghasilan menengah dan tinggi.
"Jadi tidak ada kata-kata 'memangkas' (subsidi), tidak ada intensi memangkas. Jadi kami melakukan evaluasi terhadap subsidi energi agar diberikan kepada mereka yang berhak, sehingga tepat sasaran," kata Eddy Soeparno, Jumat, 16 Februari 2024
Dari efisiensi pemberian subsidi inilah pemerintah dapat menekan anggaran, dengan begitu selisih anggaran subsidi sebelumnya dapat digunakan untuk keperluan pemerintah lainnya.
"Kalau itu dilakukan, otomatis besaran subsidi energi akan berkurang yang mana kemudian dananya bisa dipakai untuk yang lain-lain," ungkapnya.
2. Peningkatan Rasio Pajak
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno
- DPR RI
Selain melakukan evaluasi atau efisiensi anggaran subsidi BBM, Eddy Soeparno yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak, untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. D
Dia mengatakan, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen PDB, sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.
Menurut Eddy, reformasi pajak harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yakni menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.
