Banggar DPR Dorong Kemandirian Pangan dan Energi
- Dokumentasi DPR RI
“Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus, yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras, sebab kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam; umbi, sagu, dan sorgum. Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat,” jelas dia.
Selain itu, Said mengatakan dalam jangka pendek bahwa transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi, termasuk LPG harus digeser ke listrik. Sebab, Said menyebut Indonesia memiliki produksi listrik yang besar dan ditopang oleh suplai batu bara yang memadai.
“Namun, kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Said mengatakan bauran kebijakan energi baru dan terbarukan kedepan harus lebih progresif. Pada tahun 2015, bauran energi terbarukan masih 4,9 persen. Sedangkan, tahun 2022 itu bauran energi terbarukan mencapai 12,3 persen. Meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan kebijakan afirmasi.
“Idealnya proporsi bauran energi baru dan terbarukan lima tahun kedepan minimal mencapai 30 persen,” kata Said.
Di samping itu, Said mengungkap bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta. Ironisnya, kata dia, 54,6 persen di antaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. “Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, kita belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi,” ungkap Said.
Bahkan, kata dia, Index Pembangunan manusia di Indonesia masih peringkat 6 ASEAN, dibawah Singapura, Brunai, Malaysia, Thaiand dan Vietnam. Balita, lanjut dia, sebagai generasi masa depan kita masih mengalami prevalensi stunting sebanyak 21 persen.
“Afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harusnya jadi perhatian utama kedepan. Setidaknya, ke depan index pembangunan manusia kita bisa melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” katanya lagi.
Kemudian, Said juga mendorong kebijakan fiskal harus penguatan program infrastruktur, terutama infrastruktur yang menopang ketiga program di atas. Dengan demikian, belanja infrastruktur bisa lebih fokus. “Apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang,” pungkasnya.
Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan
Roy Suryo menegaskan seluruh dana hasil gugatan praperadilan ketiga itu akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan maupun masyarakat yang
