Serius Lakukan Aksesi OECD, Indonesia Tunjukkan Komitmen Anti-Bribery untuk Wujudkan Transparansi dan Fair Economy
- Kemenko Perekonomian
“Sebetulnya secara PPP, Purchasing Power Parity hari ini, dari laporan yang disampaikan oleh IMF, Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam sepuluh besar, yaitu Indonesia nomor
8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu USD4,8 triliun. Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,” ungkap Menko Airlangga.
Kemudian terkait workshop tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi KPK dan inisiatif Kedutaan Jepang untuk mensupport kegiatan tersebut dan sebagai komitmen untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD. Menko Airlangga berharap bahwa kegiatan workshop tersebut dapat menjadi momentum komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas. Menko Airlangga juga mengharapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta jajaran dapat menjadi ujung tombak di sektor transparansi dan fair economy.
Kemudian terkait dukungan Kedutaan Jepang, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.
“Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal menurut Ambasador Jepang ini merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi tadi Ambasador Masaki Yasushi mengatakan Jepang pun merasa ini berat. Jadi, oleh karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,” ungkap Menko Airlangga.
