Airlangga Targetkan Tinjauan Teknis Aksesi RI di OECD Rampung 3-4 Tahun
- [Istimewa]
Jakarta, VoxPop – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan RI di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), bisa rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
Hal itu diutarakannya saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.
Dia menjelaskan, pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.
“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat," kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2026.
Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
"Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujarnya.
Airlangga dalam pertemuan itu juga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.
Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.
Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.
Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan tenis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss. (Ant).
Empat Negara Dikecualikan dari Aturan Soal DHE SDA, Airlangga Beberkan Alasannya
Terkait alasan apa yang membuat keempat negara tersebut mendapatkan pengecualian ketentuan DHE SDA, Airlangga pun menjelaskan alasan Pemerintah di balik hal tersebut.
