Anggaran KUR Rp 320 Triliun di 2026, Sri Mulyani: Subsidi Bunganya Rp 36,5 Triliun
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 320 triliun di tahun 2026 mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers 'RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026', di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
"Jadi program-program yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu untuk total kredit satu tahunnya, tahun depan mencapai Rp 320 triliun, subsidi bunganya akan mencapai Rp 36,5 triliun," kata Sri Mulyani, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Dia juga mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk dana desa yakni sebesar Rp 60,6 triliun, yang nantinya akan dipakai untuk pembangunan desa sekaligus menopang Koperasi Merah Putih Desa.
Dana itu diakui Sri Mulyani akan disimpan di Bank Himbara sebesar Rp 83 triliun, yang akan dimanfaatkan sebagai akses para koperasi untuk melakukan pinjaman.
"Jadi walaupun Bapak Presiden mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, tapi dananya Rp 83 triliun itu berasal dari pemerintah," kata Sri Mulyani.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
"Kami akan letakkan di sana, yang nantinya akan dipakai untuk akses para koperasi tadi untuk meminjam," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa ada pula alokasi untuk Kementerian/Lembaga (K/L), untuk koperasi UMKM dan yang lain-lain sebesar Rp 1,7 triliun, sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam membangun bangsa dari desa melalui berbagai anggaran.
"Jadi untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM di tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 181,8 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan memutus kemiskinan," ujarnya.
MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami
MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.
